My Blog's

Penggunaan SUMIF dalam Excel

2010-01-04T20:55:00.000-08:00

Fungsi sumif dalam excel merupakan fungsi logika dan agregat untuk menghitung data yang ada dalam satu area (range) dengan kriteria yang kita inginkan. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan fungsi ini, contohnya jika kita memiliki sejumlah data tentang hasil penjualan sejumlah barang, dan kita ingin menghitung jumlah penjualan untuk masing-masing produk, kita dapat menggunakan fungsi sumif ini. Dalam penyusunan laporan keuangan, untuk mengelompokan nilai transaksi dari setiap account perkiraan dapat kita jumlahkan dengan menggunakan fungsi ini, serta masih banyak yang dapat kita hitung dengan menggunakan fungsi ini.

Bentuk umum fungsi ini sebagai berikut :

SUMIF(range,criteria,sum_range)

Range merupakan area cell yang memuat tentang criteria yang akan kita jumlahkan;
Criteria yang akan kita gunakan untuk dasar perhitungan, criteria ini bisa berupa teks atau angka;
Sumrange merupakan area sell yang akan dijumlahkan (data nilai yang akan dijumlahkan);

Contoh penggunaan :

Program Kementrian Koperasi dan UKM Pasca Pergantian Menteri

2009-10-30T17:37:00.000-07:00

Pergantian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jihd dua tidak membuat program rutin yang telah dilaksanakan kementerian ini akan mengalami perubahan. Menteri Negara Koperasi dan UKM yang pada Kabinet Indonesia Bersatu dipercayakan oleh Suryadharma Ali, pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, tugas tersebut dipercayakan kepada Syarief Hasan.

Beberapa program yang telah rutin dilaksanakan koperasi, seperti pemeringkatan koperasi di seluruh Indonesia dan penentuan Koperasi Penerima Award setiap tahunnya, diyakini tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Konsistensi dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang telah ditentukan sangat penting untuk meneruskan tujuan mengembangkan koperasi sebagai salah satu tiang perekonomian di tengah masyarakat.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Untung Tri Basuki mengungkapkan, segala program yang telah berjalan selama ini tetap akan berjalan secara konsisten sebagaimana seharusnya, mengingat segala kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, telah diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP).

"Banyak program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian yang tidak hanya sekedar telah ditetapkan dan diatur pelaksanaannya tapi juga telah banyak membawa manfaat bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Program seperti penetapan Koperasi Berprestasi, pemenngkatan koperasi, penentuan Koperasi Penerima Award, dan pelaksanaan evaluasi regulasi di setiap daerah akan secara konsisten kami lanjutkan karena memang telah terbukti hasilnya." papar Untung.

Menurutnya, setiap tahun Kementerian Koperasi senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (Perpres). dan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat perkembangan koperasi di tiap daerah. "Apabila kami mendapati adanya peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi, Kementerian Koperasi melalui Suku Dinas Koperasi di derah akan mengupayakan pembatalan peraturan tersebut." ungkap Untung.

Upaya ini. lanjutnya, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terdapat lebih kurang 30 Perda yang dimintakan pembatalan karena dirasa menghambat pertumbuhan koperasi di daerah. "Perda yang mengatur pemberlakukan berbagai retribusi dan pungutan-pungutan untuk badan usaha merupakan contoh peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi." ujar Untung.

Sumber : Republika

Profile Menteri Koperasi Baru

2009-10-30T17:35:00.000-07:00

Pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juni 1949, yang memiliki nama lengkap Syarifuddin Hasan itu adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR periode 2004-2009.

Ia adalah suami dari presenter dan pemain sinetron Inggrid Maria Palupi Kansil, atau yang lebih populer dengan Inggrid Kansil, yang sekarang menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat periode 2009-2014.

Saat menjadi anggota DPR, Syarif Hasan --yang meraih gelar Magister Business Administration dari California State University itu-- pernah menjadi anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrat. Syarifuddin Hasan menduduki jabatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Mengembangkan Koperasi

2009-10-30T01:04:00.000-07:00

Banyak sudah program-program prestisius pengembangan koperasi. Koperasi juga tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan pemberdayaan dan penguatannya. Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis (penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialisasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku usaha, profesionalisme) bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga Penjaminan, Pembentukan Dekopin dari daerah sampai nasional).

Tetapi ternyata, seluruh ”treatment” tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan beberapa masalah mendasar koperasi. Pertama, seperti diungkapkan Soetrisno (2002) bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan tiga pola penitipan kepada program, yaitu pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (2) lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; serta (3) perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. Tiga pola tersebut menurut beliau berakibat prakarsa mayarakat kurang berkembang, kalaupun muncul tidak diberi tempat sebagai mana mestinya.

Masalah kedua, koperasi, lanjut Soetrisno (2002) juga dikembangkan untuk mendukung program pemerintah berbasis sektor primer dan distrubusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia[5]. Ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti dan media massa. Dalam pandangan pengamat internasional (Sharma 1992), Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian.

Ketiga, masalah mendasar koperasi berkenaan prinsip dasar ekonomi. Hatta (1947, 56) menjelaskan bahwa rantai ekonomi, memiliki tiga rantai utama, yaitu perniagaan mengumpulkan, perantaraan dan membagikan[6]. Ketika sistem ekonomi hanya berputar pada kepentingan perdagangan dan menegasikan kepentingan perniagaan pengumpulan maupun membagikan, maka yang terjadi adalah penumpukan kekayaan pada titik perniagaan perantaraan (intermediasi) dan permainan harga yang dominan. Dampaknya adalah reduksi kepentingan produsen, konsumen, bahkan alam. Bentuk Ekonomi versi Hatta tersebut, kita sebut saja Ekonomi Natural, sebenarnya mengingatkan kita bahwa ekonomi jangan hanya dijalankan dengan menekankan mekanisme perdagangan (intermediasi), dan menganaktirikan produksi (seperti bertani, pertambangan, berkebun, kerajinan, dan lainnya) serta retail (berdagang eceran). Ekonomi Natural dengan demikian merupakan ekonomi produktif, intermediasi, sekaligus pertukaran untuk keseimbangan individu, masyarakat, alam dan akuntabilitas kepada Allah SWT.

Keempat, data perkoperasian Indonesia sampai tahun 2006, dijelaskan Jauhari (2006) didominasi oleh Koperasi Fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai dan lainnya yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat stelsel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk ekonomi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti swalayan, klinik, praktik dokter bersama, dan lain-lain. Koperasi fungsional seperti ini juga memiliki sifat subordinasi. Misal koperasi karyawan PLN dan AKLI, tujuannya memenuhi kebutuhan penyediaan bahan-bahan produksi PLN. Bahkan menurut Jauhari (2006) bentuk koperasi fungsional sangat mungkin bertentangan dengan tiga prinsip ICA. Prinsip Pertama, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Kedua, Prinsip Kedua, yaitu kontrol anggota yang demokratis. Ketiga, Prinsip Keempat, yaitu otonomi dan independen.

Kelima, dari sudut bisnis, keempat masalah koperasi di atas berdampak pada hilangnya sense untuk melakukan identifikasi apa yang disebut Prahalad dan Hamel (1990) sebagai kompetensi inti (core competencies). Bisnis koperasi selama ini tidak dapat mengidentifikasi keunikan dirinya. Koperasi – akibat kemanjaan dan intervensi – hanya dapat melakukan identifikasi core product. Padahal bila dilihat dari konsep bisnis, core competencies merupakan “jantung” organisasi atau perusahaan, sedangkan produk merupakan implementasi dari core competencies tersebut untuk menghasilkan nilai tambah organisasi bisnis. Core competencies perlu didesain melalui kejelasan visi dan misi organisasi. Sehingga konsekuensi logisnya pengembangan kompetensi bisnis, produk sampai sumber daya yang muncul mengarah pada core competencies.

Bedasarkan permasalahan tersebut di atas, aktivitas bisnis koperasi harus memiliki kreasi pemberdayaannya sendiri, otonom-independen, sesuai mekanisme naturalitas ekonominya, dan memiliki core competence-nya sendiri. Namun demikian, Idealisme koperasi harus tetap dikedepankan sebagai salah satu pemicu semangat agar koperasi tetap memiliki ruh perjuangan ekonomi rakyat. Selain itu koperasi harus tetap sesuai jati dirinya sendiri. Seperti ungkapan mayoritas anggota International Co-operation Association (ICA) bahwa koperasi akan menjadi yang terbaik bila mereka menjadi dirinya sendiri.

Sejarah Koperasi

2009-07-07T18:22:00.000-07:00

Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan “Rochdale Principles”. Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam.

Sejalan dengan pengertian asal kata koperasi dari “Co” dan “Operation” mempunyai arti bersama-sama bekerja, Koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Guna memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang koperasi, ILO di dalam penerbitannya tentang “Cooperative Management and Aministration” (1965, h. 5) ……..Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making efuitable contrtobution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.

Dari definisi tersebut, koperasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

merupakan perkumpulan orang-orang (association of person);
bergabung secara sukarela (have voluntarily joined together);
untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (to achieve a common economic end);
organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis (democratically controlled business organization);
kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable contribution to the capital required);
menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

Dalam perjalanan sejarah sampai dengan sekarang, pengertian koperasi telah berkembang yang dapat disoroti dari berbagai aspek :

koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelakupelaku ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas, efisiensi serta efektifitas;
koperasi sebagai suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan yang sama guna diperjuangkannya secara bersama-sama secara serempak dan lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan semacam perwakilan;
segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi yang di dalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma-norma sosial ataupun moral yang berlaku di mana koperasi melakukan kegiatannya;
sementara pihak ingin mengembangkan koperasi sebagai suatu sistim ekonomi, di mana pandangan ini dilandasi oleh semangat cooperativism;
di dalam suatu kajian ilmiah, koperasi telah dikembangkan pula sebagai suatu ilmu yang dilandasi atas filsafat dan tujuan ilmu pengetahuan;

Dengan perkembangan pengertian koperasi sebagaimana dikemukakan tersebut, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa koperasi memiliki pengertian yang dinamik. Sedangkan di sisi lain koperasi sebagai organisasi ekonomi mempedomani sendi-sendi dasarnya (principles) yang membedakan terhadap organisasi ekonomi yang lain.

Jenis dan Bentuk Koperasi

2009-06-27T04:48:00.000-07:00

Berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian, koperasi digolongkan kedalam empat jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi yaitu:

Koperasi Konsumen Koperasi, Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Kedudukan anggota sebagai pelanggan adalah pemilik barang atau jasa dari anggota
Koperasi Produksi, Perlu dibedakan pengertiannya antara koperasi produsen dengan koperasi produksi. Koperasi produsen akan berubah menjadi koperasi pemasaran dan atau koperasi pengadaan. Sedangkan koperasi produksi mempunyai pengertian sebagai koperasi dimana anggotanya berstatus sebagai pekerja koperasi (Hanel:1989). Tugas koperasi adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi para anggotanya. Kedudukan anggotanya selain sebagai pemilik adalah sebagai pekerja pada koperasinya.
Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Dengan kata lain tugasnya menyelenggarakan pelayanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit kepada anggotanya. Melalui pelayanan tabungan dan pinjaman dari koperasi, maka anggota mendapatkan pelayanan-pelayanan keuangan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kedudukan anggota selain sebagai pemilik adalah sebagai nasabah.
Koperasi Pemasaran / Koperasi Produsen, Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi kerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama. Dapat disimpulkan bahwa tugas koperasi produsen adalah memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota agar usaha anggota dapat berkembang menjadi lebih baik. Kedudukan anggota adalah sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

Koperasi Dimata Capres, Adakah Harapan ?

2009-06-26T09:21:00.001-07:00

Menarik dikaji sejauh mana perhatian ketiga pasangan capres-cawapres terhadap ekonomi kerakyatan. Sayup-sayup terdengar pertarungan antara kelompok penganut ekonomi liberalisme dan paham ekonomi kerakyatan, tetapi hampir semua capres-cawapres menyatakan program ekonominya bukan neoliberalisme.

Mari kita menelaah sampai sejauh mana para capres menaruh perhatian terhadap gerakan koperasi & UMKM (KUMKM). Kajian ini dilakukan dengan membaca dokumen resmi dari capres-cawapres yang telah dituangkan dalam buku visi dan misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Dokumen itu menarik, karena sejak amendemen UUD 1945, Indonesia tak lagi mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dahulu menjadi program presiden terpilih. Dengan demikian, visi dan misi pemimpin era reformasi adalah program yang ditawarkan kepada publik dan kelak tentunya menjadi bahan untuk dilaksanakan, jika yang bersangkutan terpilih jadi presiden. Implementasi visi dan misi presiden akan memengaruhi dinamika kehidupan KUMKM di Indonesia.

Pasangan SBY-Boediono mengawali bukunya dengan gambaran kondisi bangsa dan negara dewasa ini, terutama sukses yang telah dicapai seperti swasembada beras, pemberantasan korupsi, penyelesaian konflik antarkelompok, pengembangan pendidikan, dan perhatian terhadap kaum miskin, serta peran Indonesia dalam dunia internasional yang kian diperhitungkan. Ke depan SBY-Boediono merumuskan visi "Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan". Dibuatlah misi pembangunan Indonesia "Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar demokrasi, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang."

JK-Wiranto menggambarkan tantangan bangsa ke depan yang makin berat, baik dalam aspek ekonomi, politik, pertahanan keamanan, hukum dan pendidikan, kesehatan serta sosial budaya. Ada perbaikan dalam kehidupan masyarakat, tetapi JK-Win juga mengakui ada kegagalan dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dengan menyitir angka gini ratio 0,37 (2008), yang mengindikasikan belum meratanya pendapatan. Dari situasi itu, JK-Win merumuskan visi "Mewujudkan Indonesia yang Adil Mandiri dan Bermartabat." Visi itu dapat diwujudkan melalui serangkaian kerja keras untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang mantap, stabil untuk kesejahteraan, pembangunan perekonomian nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan ketahanan sosial budaya
untuk integrasi nasional yang menjamin kebinekaan. Dengan cara ini kita mewujudkan keadilan, kemandirian, serta martabat bangsa dan negara Indonesia.

Misi yang diusung ialah "Mewujudkan ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, mewujudkan demokrasi dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif, mewujudkan ketahanan sosial budaya untuk integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan, serta mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia."

Mega-Prabowo (Mega-Pro) menggambarkan secara komprehensif keadaan bangsa dan negara serta tantangan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta mental bangsa. Digambarkan pula beberapa capaian dewasa ini di Indonesia dan dibuat perbandingannya dengan negara-negara lain. Secara umum dikemukakan bahwa jika langkah-langkah yang ada sekarang ini saja yang dilakukan, pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 makin sulit tercapai.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 menjadi sorotan yang tajam yang dinilai belum tercapai, sehingga dirasakan pula tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang makin terasa, serta ketimpangan dalam pemerataan pendapatan. Mega-Pro menuliskan visi "Gotong Royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur". Misinya ialah menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat, mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.

Bagaimana koperasi?

Penelaahan tentang koperasi, di mata ketiga capres dapat dilakukan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama boleh mengikuti kata pepatah "di mana ada hati di situ ada ucapan". Artinya, jika sesuatu itu terkesan dalam sanubari seseorang, sesuatu itu bisa terbayang-bayang dalam pikiran dan terucap dalam berbagai kesempatan.

Frekuensi seseorang menyebutkan sesuatu kata tertentu dapat menjadi pertanda ketertarikannya pada topik itu. Orang yang sering berucap tentang koperasi dan UMKM, diduga orang tersebut tertarik pada koperasi dan UMKM.
Dapat pula ditelaah melalui pendekatan penempatan posisi suatu topik dalam kerangka berpikir, baik dalam mengidentifikasi masalahnya maupun rencana aksi terhadap topik dimaksud.

Pendekatan ini menunjukkan keinginan seseorang dalam mengintegrasikan koperasi dan UMKM dalam rencana kerja dalam visi dan misinya. Dari dokumen-dokumen visi dan misi ketiga pasangan itu, SBY-Boediono menyebutkan "koperasi" satu kali, "UMKM" enam kali. JK-Win menyebutkan "koperasi" satu kali, "UMKM" tiga kali, Mega-Pro enyebutkan "koperasi" sembilan kali dan "UMKM" tujuh kali.
Penempatan kata "koperasi" dan "UMKM" itu berbeda-beda dalam setiap bab. JK-Win merumuskan kata KUMKM dalam bab "Agenda kebijakan di bidang ekonomi" pada nomor urut ketiga dan keenam yaitu "Menciptakan Struktur Ekonomi nasional yang Adil melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM" (agenda nomor 3) dan "Lembaga keuangan dan perbankan yang mendorong sektor riil dan memihak rakyat, untuk menopang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia" (nomor 6).Penulisan dan agenda yang bernuansa semangat KUMKM mungkin dipengaruhi pemikiran JK-Win sebelumnya dalam bab kondisi ekonomi yang belum mendukung pemerataan dan belum menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena dianggap belum memberdayakan KUMKM. Jadi, bagi capres JK-Win, pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan agenda strategis dalam menopang visinya.

SBY-Boediono menempatkan kata "koperasi" dan "UMKM" pada beberapa bab. Secara tegas disebutkan bahwa perkuatan UMKM menjadi salah satu kegiatan pada agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan serta masuk dalam bab sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 2009-2014. Dalam bab prioritas program aksi 2009-2014, kalimat "pemihakan pada UMKM dan koperasi" dimasukkan dalam program aksi penanggulangan kemiskinan dan program penciptaan lapangan kerja baru. Ditemukan pula dalam bab-bab sebelumnya yakni "capaian yang ada selama ini" tertulis kebijakan berupa Inpres No. 6/ 2007 dan Inpres No. 5/2008 yang menjadi program iklim usaha bagi UMKM. Posisi koperasi yang berjumlah 150.000 unit dengan jumlah anggota 27,6 juta orang tidak tertulis secara eksplisit, padahal selama ini dalam beberapa kesempatan Presiden SBY selalu mengumandangkan keberhasilan ekonomi rakyat melalui koperasi dan keberadaan koperasi itu sebagai aset nasional yang sudah berakar di masyarakat.

Disebut berulang

Membaca buku Mega-Pro, dalam bab "permasalahan bangsa dalam aspek ekonomi, sosial dan
kesejahteraan rakyat", berulang-ulang disebutkan kelemahan pemerintah selama ini dalam mengembangkan social capital berupa kelembagaan koperasi, dan juga ketidakmampuan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dengan pandangan itu, dalam bab program utama pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, pasar tradisional, energi dan industri kecil, secara eksplisit menyebut peningkatan peranan koperasi dan bahkan dalam kepemilikan aset BUMN seperti pabrik gula, seyogianya diprioritaskan kepada asosiasi/koperasi para petani.
Dengan melibatkan koperasi dan UMKM, timbullah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja serta membangun ekonomi bangsa yang bermartabat.

Itulah fakta bahwa setiap capres mempunyai komitmen terhadap koperasi dan UMKM, walaupun frekuensi penyebutan berbeda-beda, tetapi ada semangat yang tinggi dalam program masing-masing pada masa mendatang. Sumber : Bisnis Indonesia

Program dan Anggaran Koperasi

2009-06-26T08:58:00.000-07:00

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of member) yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).

Oleh karena itu koperasi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya kepada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the member’s welfare).
Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan anggota koperasi.

Agar semakin berkembang dengan baik seharusnya koperasi memiliki perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yang digunakan sebagai acuan untuk mencapai sasaran serta jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan untuk merealisasikan misi dan tujuan koperasi. Pengelola akan dapat mempertanggung-jawabkan pengelolaan usaha koperasi bila mereka mampu menyusun perencanaan-perencanaan tersebut. Salah satu ukuran manajemen koperasi yang akuntabel dapat dinilai dari adanya perencanaan jangka pendek (Program Jangka Pendek), menengah (Program Jangka Menengah) maupun jangka panjang (Program Jangka Panjang).
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan di dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Program-program koperasi berkaitan dengan aktivitas penyediaan atau pengadaan barang untuk anggota, pemasaran produk-produk anggota, penyediaan dana dan jasa lainnya atau berbagai bentuk pelayanan lainnya. Bila suatu perencanaan usaha telah diterjemahkan ke dalam program kerja dari masing-masing unit dan bagian, maka akan mempermudah aparat manajemen untuk melaksanakan dan juga mempermudah proses pengawasan dan pengendaliannya, pengkoordinasian, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing unit atau bagian. Apabila hal ini dapat dilaksanakan maka akuntabilitas manajemen koperasi dari sisi penyusunan rencana kerja (program) dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat menjamin keberhasilan koperasi untuk mencapai tujuannya.
Anggaran adalah program koperasi yang dinyatakan di dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci di dalam biaya, yang dapat digunakan oleh pengelola untuk melaksanakan dan mengendalikan usaha koperasi. Banyak koperasi meminta persentase yang pasti dari tingkat pengembalian investasi sebelum rapat anggota menyetujui suatu program. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari suatu strategi baru, tetapi juga menentukan laporan keuangan proforma dan anggaran operasional lainnya. Hal yang dianggap penting adalah, bagaimana dasar penetapan anggaran dari setiap elemen/pos anggaran, harus disiapkan berdasarkan standar-standar yang pasti, sehingga memudahkan bagi penyusun anggaran dan pengendaliannya.
Anggaran Operasional berisi anggaran pendapatan dan biaya operasional, sering disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja koperasi (APB), dan anggaran keuangan yang memuat rencana asset, hutang dan modal sendiri. Anggaran ini harus disahkan oleh rapat anggota. Ketersediaan anggaran merupakan pemandu bagi para pengelola untuk menjalankan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan pencapaian target pendapatan dan rencana pengeluaran. Semakin kecil penyimpangan antara anggaran dengan realisasi berarti manajemen akan dapat mempertanggung-jawabkan rencana yang telah disusun.

Meningkatkan Skala Ekonomi Melalui Koperasi

2009-06-26T08:40:00.001-07:00

Koperasi didirikan dalam rangka menunjang perekonomian rumah tangga anggota agar menjadi lebih baik. Keadaan ekonomi yang lebih baik antara lain disebabkan karena dengan menyatukan kegiatan ke dalam koperasi maka efisiensi dapat ditingkatkan misalnya melalui pencapaian skala ekonomi.

Skala ekonomi diartikan sebagai menurunnya biaya rata-rata persatuan produk apabila jumlah produksi atau volume kegiatan diperbesar. Karena skala kegiatan individual adalah kecil-kecil maka biaya individual misalnya memproduksi, membeli dari pasar, memasarkan produk dan sebagainya menjadi tinggi. Bila kegiatan tersebut diakumulasikan ke dalam joint action melalui perusahaan koperasi maka koperasi bekerja pada kapasitas kegiatan yang lebih besar sebagai wujud gabungan kegiatan dari seluruh individu anggota. Dalam hal ini koperasi berpegang pada asas subsidiaritas, yaitu melaksanakan fungsi kegiatan yang tidak mampu atau tidak efisien bila dilaksanakan secara individual. Skala kegiatan menjadi tidak efisien bila dilaksanakan secara individual dan koperasi mengambil-alih kegiatan tersebut dalam rangka mencapai skala kegiatan yang lebih ekonomis.
Penurunan biaya rata-rata persatuan produk diperoleh karena pada saat skala kegiatan diperbesar, maka beban biaya tetap dapat disebar kepada jumlah produk yang lebih banyak, sehingga biaya tetap rata-rata persatuan produk semakin mengecil. Selain itu di dalam skala kegiatan yang lebih besar dapat dihemat berbagai input/material dan faktor produksi lainnya, berarti dapat dilakukan penghematan berbagai faktor produksi variabel.
Penyatuan kegiatan individu ke dalam koperasi juga dapat meningkatkan posisi tawar di pasar, baik merupakan penguatan pada posisi permintaan atau posisi penawaran, tergantung pada posisi yang mana anggota bersama koperasinya berada. Penguatan posisi tawar dapat digunakan oleh koperasi untuk memperoleh potongan harga beli atau memperbaiki harga jual sehingga koperasi dapat memberikan manfaat harga kepada anggota.

Fungsi Koperasi Bagi Anggota

2009-06-26T08:08:00.000-07:00

Fungsi koperasi adalah mendukung peningkatan ekonomi rumah tangga anggota, karena itu segala yang dikerjakan koperasi harus sejalan dengan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh anggota.

Lebih dari itu, koperasi harus mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah ekonomi yang sedang atau akan dihadapi oleh anggota. Untuk itu terdapat berbagai peluang peran yang dapat diwujudkan oleh koperasi, antara lain di dalam:

mengadakan input produksi, baik melalui pembelian ke pasar dalam skala pembelian yang besar maupun memproduksi sendiri;
menyediakan fasilitas produksi karena proses tersebut tidak/belum mampu dilaksanakan atau tidak/kurang efisien jika dilakukan oleh anggota;
melaksanakan dan mengembangkan pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota;
meminimalkan risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh anggota.

Semua kegiatan koperasi produsen misalnya, sudah seharusnya berdampak kepada kegiatan produktif di rumah tangga anggota agar menjadi lebih maju dan akhirnya laba yang diraih oleh masing-masing anggota dapat ditingkatkan. Fungsi ekonomi koperasi adalah menunjang usaha anggota agar menjadi lebih berkembang.

Strategi Memasarkan Produk

2009-06-25T16:31:00.000-07:00

Pemasaran adalah strategi atau cara bagaimana melakukan berbagai aktifitas agar terjadi pertukaran (exchange) antara produsen dengan konsumen. Dalam hal pendidikan, pemasaran mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan.

Untuk bisa memasarkan produk dengan baik, harus dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang jelas perusahaan ingin diarahkan ke mana. Visi, misi dan tujuan ini biasanya harus dimulai dari manajemen, yang kemudian ditransfer kepada karyawan.

Selanjutnya, perusahaan juga harus menganalisis berbagai faktor eksternal yang mungkin berpengaruh dengan lembaganya. Faktor-faktor eksternal tersebut yang pertama adalah Lingkungan Makro. Lingkungan makro di sini terdiri dari sisi perkembangan penduduk dengan segala sifat dan karakternya. Faktor lain dari lingkungan makro adalah teknologi, di mana kita juga harus melihat berbagai perkembangan teknologi yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan kita.

Faktor berikutnya dari lingkungan makro adalah aturan Pemerintah. Di Indonesia termasuk unik, karena aturan pemerintah sering berubah dengan perubahan menteri. Karena itu, antisipasi berbagai aturan ini diperlukan agar perusahaan bisa fleksible dalam mengadaptasi berbagai perubahan aturan.

Setelah lingkungan makro, lingkungan eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah peta industri dan persaingan. Perusahaan perlu memetakan siapa pesaing-pesaing mereka, baik yang berpotensi untuk bersaing langsung maupun tidak langsung. Pemetaan kondisi ini akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan pesaing kita, sekaligus melihat aspek mana yang bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing.

Setelah melihat kondisi persaingan, perusahaan perlu memahami konsumen atau pelanggan. Pemahaman tentang konsumen, nilai-nilai yang mereka anut, dan nilai tambah seperti apa yang diinginkan mereka akan sangat membantu perusahaan dalam mendisain produk dan jasa yang dibutuhkan.

Untuk bisa memberikan nilai tambah, perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui selera dan kebutuhan konsumen secara baik. Biasanya dilakukan survey ataupun wawancara dengan calon-calon konsumen mengenai apa harapan dan keinginan mereka tentang perusahaan.

Perusahaan biasanya kesulitan untuk menentukan apakah perusahaannya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atas atau untuk menengah bawah. Perusahaan sejak awal harus menentukan lembaganya diarahkan untuk kelas mana.

Dengan menentukan target market yang dituju, perusahaan bisa memberikan satu nilai tambah yang menjadi pembeda dibandingkan dengan para pesaingnya. Nilai tambah inilah yang disebut sebagai differensiasi. Dengan differensiasi yang kuat, bisa menjadi senjata dalam menghadapi berbagai persaingan.

Setelah peta kondisi eksternal sudah didapatkan, perusahaan tinggal memikirkan kondisi internal strategi apa yang akan dilakukan untuk mengelola perusahaan. Pola pengelolaan strategi internal ini, dalam ilmu pemasaran sering disebut sebagai strategi 4 P yaitu mengelola produk, harga, saluran distribusi dan promosi (product, price, place of distrbution, promotion).

Produk-produk perusahaan bisa dibagi menjadi dua bagian; yaitu produk utama dan produk pendukung. Produk utama adalah kegiatan belajar mengajar dengan segala prosesnya. Karena bukan barang jadi, proses kegiatan belajar mengajar adalah produk utama yang melibatkan emosi dan perasaan dari peserta didik sebagai konsumen. Karena itu, agar produk utama ini baik harus diciptakan pengalaman belajar mengajar yang menyenangkan.

Perusahaan harus menentukan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Survey kebutuhan pelanggan perlu dilakukan agar produk yang diberikan sesuai dengan pilihan mereka.

Setelah menentukan produk apa yang ingin ditawarkan, selanjutnya adalah menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen. Prinsip utama dalam menentukan harga adalah menghitung keseluruhan biaya yang diperlukan. Dari situ, tinggal ditambahkan berapa persen laba yang ingin diperoleh untuk kepentingan pengembangan dan penghitungan berapa tahun akan balik modal.

Dalam hal distribusi, perlu juga dipikirkan bagaimana produk yang kita buat akan sampai kepada konsumen. Perlu dipikirkan apakah produk kita jual secara langsung atau dipercayakan kepada distributor dan agen untuk penyebarannya. Yang penting adalah bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen.

Salah satu faktor yang penting dalam pemasaran sebagai P yang terakhir dari 4P yaitu promosi. Promosi adalah usaha-usaha sadar untuk melakukan sosialisasi, penerangan, dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang berbagai informasi, yang biasanya mengenai berbagai produk yang ditawarkan. Aktivitas promosi melibatkan berbagai bentuk dan variasi yang sangat beragam. Tinggal bagaimana para pengelola melakukan berbagai promosi kreatif sesuai dengan kebutuhan dan anggaran promosi yang disediakan.

Bentuk promosi yang paling tradisional adalah iklan. Iklan adalah pemasangan informasi produk di berbagai media dan penerbitan mulai dari koran, majalah, tabloid, televisi, dan juga radio. Iklan memang efektif menjangkau khalayak yang luas, tetapi dari sisi biaya memang membutuhkan anggaran yang besar. Jika terasa bahwa biaya iklan di media massa cukup besar, bisa dicoba bentuk lain yaitu dengan brosur, leaflet, dan juga spanduk yang dipasang di sekitar wilayah di mana konsumen berada. Dengan demikian, informasi lengkap tetap bisa didapatkan oleh target konsumen kita.

Cara lain yang efektif adalah melalui promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) di mana satu orang memberikan penjelasan kepada orang lain karena merasa mendapatkan manfaat yang baik dari produk atau jasa yang digunakan. Promosi ini sangat efektif karena biasanya orang lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh saudara ataupun teman-teman yang sudah merasakan terlebih dahulu.

Pada akhirnya, aktifitas promosi apapun dalam perusahaan tidak bisa berjalan efektif jika secara internal tidak memperhatikan faktor kualitas sebuah perusahaan. Dengan kualitas produk yang baik, ditambahkan komunikasi yang mengena, maka aktifitas perusahaan bisa berjalan dengan baik.

Sumber : http://www.sentrakukm.com

Mengenal Pelanggan

2009-06-25T16:24:00.000-07:00

Untuk bisa mengenal pelanggan dengan baik, kita perlu melakukan analisis konsumen. Analisis konsumen berguna untuk melihat bagaimana konsumen mengambil keputusan dan peran pemasaran di dalamnya.

Pengambilan Keputusan Konsumen

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Dengan mengetahui hal ini, kita akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan pemasaran terkait konsumen. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang mengalami berbagai pentahapan sebagai berikut:

Analisis Kebutuhan. Konsumen merasa bahwa dia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya. Kebutuhan itu bisa dibangkitkan oleh dirinya sendiri ataupun stimulus eksternal. Stimulus bisa melalui lingkungan bergaul, sesuatu yang dilihat, ataupun dari komunikasi produk atau jasa perusahaan lewat media massa, brosur, dan lain-lain.
Pencarian Informasi. Setelah kebutuhan itu dirasakan, konsumen kemudian mencari produk ataupun jasa yang bisa memenuhi kebutuhannya.
Evaluasi Alternatif. Konsumen kemudian mengadakan evaluasi terhadap berbagai alternatif yang tersedia mulai dari keuntungan dan manfaat yang dia peroleh dibandingkan biaya yang harus ia keluarkan.
Keputusan Pembelian. Konsumen memutuskan untuk membeli merek tertentu dengan harga tertentu, warna tertentu.
Sikap Paska Pembelian. Sikap paska pembelian menyangkut sikap konsumen setelah membeli produk ataupun mengkonsumsi suatu jasa. Apakah dia akan puas dan terpenuhi kebutuhannya dengan produk atau jasa tersebut atau tidak.

Peran dalam Pengambilan Keputusan

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan seseorang terbagi menjadi beberapa peran yang berbeda:

Initiator, orang yang memberi inisiatif/usulan atas suatu pengambilan keputusan ataupun pembelian
Influencer, orang yang mampu memberi pengaruh terhadap suatu keputusan
Decider, orang yang berwenang mengambil keputusan
Buyer, orang yang membeli
User, orang yang memakai

Dengan memetakan masing-masing orang sesuai dengan peran masing-masing maka akan memudahkan bagi produsen dalam melakukan strategi pemasaran, khususnya komunikasi kepada setiap orang sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing

Sumber : http://www.sentrakukm.com

Kesepakatan Tarif Pajak Baru

2009-06-25T06:57:00.000-07:00

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terdiri dari wakil pemerintah dan DPR menyepakati penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 35 persen menjadi 30 persen mulai 2009.
Ini dilakukan agar tarif PPh lebih kompetitif dibanding tarif pajak serupa di kawasan Asia.

"Kesepakatan itu diperoleh setelah melalui diskusi yang alot pada hari Sabtu (7/6) akhirnya Panitia Kerja RUU PPh menyepakati tarif PPh baru itu," ujar anggota Panitia Kerja RUU PPh, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Minggu (8/6).

Selain menetapkan tarif tertinggi PPh orang pribadi, Panitia Kerja juga sepakat bahwa tarif baru itu masih bisa diturunkan lagi ke level 25 persen. Hal itu bisa dilakukan melalui sebuah peraturan pemerintah dan disetujui DPR dalam pembahasan Rancangan APBN. Ini berarti perubahan tarif selanjutnya tidak membutuhkan sebuah undang-undang yang bisa menghabiskan waktu lama.

Panitia Kerja juga mengubah lapisan pendapatan kena pajak. Lapisan pajak maksimum dibebankan kepada wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, sebelumnya ditetapkan maksimum di atas Rp 250 juta per tahun. Dengan perubahan ini, tarif PPh orang pribadi menjadi 5 persen untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun, 15 persen untuk penghasilan di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta per tahun, 25 persen untuk penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, dan yang tertinggi ditetapkan tarif 30 persen untuk penghasilan di atas Rp 500 juta.

Khusus untuk wajib pajak badan, Panitia Kerja sepakat untuk mulai menerapkan tarif pajak tunggal sebesar 28 persen pada tahun 2009. Tarif tersebut akan diturunkan ke 25 persen mulai tahun 2010. "Perubahan yang cukup signifikan itu dimaksudkan agar rezim PPh di Indonesia cukup kompetitif di antara negara-negara Asia. Maksud lainnya adalah menjaga likuiditas dan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga pertumbuhannya," ujar Dradjad.

Pentingnya Manajemen Dalam Koperasi

2009-06-25T06:46:00.000-07:00

Terdapat anggapan bahwa mengelola koperasi lebih sulit dibandingkan mengelola badan usaha lainnya. Alasan ini muncul karena kekhasan koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi dinyatakan dalam Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 1.
Agar dalam mengelola koperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama, pengelola koperasi harus mampu memahami konsep manajemen. Untuk mengenal manajemen, langkah pertama yang harus kita dikenali adalah mengenai dasar-dasar manajemen dalam sebuah organisasi ekonomi.

Menurut George Terry (1995), manajemen berasal dari bahasa Italia, “menegiari” yang berarti mengendalikan hewan, khususnya kuda (to handle), dapat diartikan bahwa manajemen merupakan kegiatan mengendalikan, mengarahkan dan memanfaatkan segala faktor/sumberdaya yang dimiliki untuk tujuan tertentu.

Marry Parker Follet (1993) memberikan batasan manajemen sebagai seni untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done through people).
Hendrojogi (2002), Manajemen ini mengacu kepada proses, oleh karena itu manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian/pemimpinan dan pengendalian organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Alex Dasuki (2000), menyatakan bahwa, manajemen koperasi adalah ilmu/satu usaha sehubungan dengan cara memadukan, mengkombinasikan dan mengoperasikan faktor-faktor produksi, seperti manusia, unit-unit usaha dan modal secara efisien dengan memilih unit usaha yang efektif untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan.

Menurut Ewell Paul Roy (2000), mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur/perangkat antara lain sebagai berikut:
- Anggota
- Pengurus
- Manajer
- Karyawan

Menurut Achmad H. Gopar (1993), Manajemen koperasi merupakan kesatuan dari tiga pihak (Tripartite) yaitu: Anggota, Pengurus & Pengawas (Pengelola) dan Pelaksanaa (Manajer dan Karyawan).

Berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Manajemen Koperasi adalah cara bagaimana mengatur segala sumberdaya yang dimiliki koperasi dengan menggunakan tahapan-tahapan fungsi manajemen guna mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan oleh anggota. Untuk jelasnya dapat digambarkan dibawah ini, bahwa koperasi memiliki berbagai kegiatan antara lain: organisasi, keanggotaan, sumberdaya manusia, pelayanan, bisnis dan keuangan dilaksanakan dilandasi oleh fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hak dan Kewajiban Anggota Dalam Rapat Anggota

2009-06-24T09:25:00.001-07:00

Istilah hak dan kewajiban anggota dalam koperasi sering digunakan sebagai salah satu pengertian umum dari partisipasi anggota, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban anggota di forum rapat anggota dapat disebut juga dengan istilah “Partisipasi Anggota dalam Forum Rapat Anggota”. Tugas dan tanggungjawab anggota koperasi dalam forum rapat anggota adalah menghadiri rapat anggota dan melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya untuk melaksanakan kewenangan rapat anggota. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Perkoperasian Indonesia [UPI] No. 25/ 1992 bahwa, rapat anggota dihadiri oleh rapat anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Wewenang rapat anggota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 UPI No. 25/ 1992 bahwa, rapat anggota menetapkan:

Anggaran Dasar;
Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
Pengesahan pertanggungjawaban pengurus di dalam pelaksanaan tugasnya;
Pembagian SHU;
Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Karena itu, tugas dan tanggungjawab rapat anggota terkait langsung dengan wewenangnya. Berarti rapat anggota mempresentasikan partisipasi anggota sebagai pemilik untuk ikut serta di dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian. Rapat anggota merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi. Rapat anggota merupakan :

Forum untuk membahas usaha bersama di koperasi;
Forum untuk membahas rencana bersama tentang pengembangan koperasi di masa yang akan datang;
Forum untuk memilih Pengurus dan Pengawas;
Forum untuk membahas keputusan-keputusan penting berkenaan dengan koperasi.Keputusan di dalam rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Rapat anggota meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
Penyelenggaraan rapat anggota harus mengikuti pedoman tata tertib yang disahkan oleh forum rapat anggota itu sendiri dan tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. Semua dokumen yang mendukung keabsahan dan akuntabilitas penyelenggaraan rapat anggota harus disertakan ke dalam laporan kinerja koperasi.

Tugas pokok koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang/jasa yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dalam rangka menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggota. Rencana kerja koperasi harus disusun sedemikian rupa dengan pijakan kepada tujuan pokok koperasi. Karena itu, rencana kerja yang diajukan oleh pengurus kepada rapat anggota hanya merupakan draft atau usulan untuk dibahas dan disahkan oleh forum rapat anggota.

Peran Bakop Jabar dalam Mendorong Penerapan Akuntabilitas Koperasi

2009-05-02T03:17:00.000-07:00

Dasar pemerintah dalam membangun, mengupayakan dan menumbuhkembangkan serta membina koperasi, adalah Pasal 33 UUD Republik Indonesia bahwa, koperasi harus menjadi soko-guru perekonomian nasional. Soko-guru = turus negeri = tiang tengah, yang artinya harus lebih depan lebih maju dan menguasai perekonomian Indonesia, yang selanjutnya di atur lebih lanjut dalam UU Perkoperasian No. 25/ 1992 mengenai kewajiban Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

Kita harus yakini bahwa “usaha koperasi akan berkembang dan sejajar dengan badan usaha lain jika koperasi bisa memberikan manfaat bagi anggotanya dan mendapat pengakuan secara publik, baik dari mitra usaha, lembaga keuangan maupun masyarakat”. Untuk itu tidak ada pilihan, selain koperasi harus membangun citra melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas manajemen yang dapat diakui secara publik.

Dalam rangka mendorong koperasi untuk kembali kepada jatidirinya, dan untuk membangun citra koperasi yang profesional dalam sistem ekonomi pasar, maka dipandang perlu disosialisasikan dan digalakan akuntanbilitas kinerja koperasi secara internal dan akuntabilitas kinerja secara publik, sehingga pada akhirnya koperasi diakui eksistensi secara publik, misalnya oleh: Pemerintah Daerah – Pusat, Lembaga Keuangan – Perbankan, investor, atau pihak lainnya yang potensial menjadi mitra bisnisnya koperasi.

Akuntabilitas kinerja koperasi akan terwujud apabila ada kemamuan dan keinginan yang kuat dari para pengelola koperasi untuk memperbaiki kinerja koperasinya dan melakukan hijrah menuju koperasi yang sejati. Hal ini nampaknya sudah disadari oleh Gerakan Koperasi di Jawa Barat, sehingga pada tahun 2005 Gerakan Koperasi di Jawa Barat telah membentuk Badan Akreditasi Koperasi (Bakop) Jabar dengan tugas melakukan akreditasi terhadap koperasi-koperasi yang ditunjuk oleh dinas pembina tingkat propinsi dan dinas pembina tingkat kabupaten/ kota, atau berdasarkan permintaan koperasi yang besangkutan.

Penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Bakop Jabar cukup komprehensif dan berdasarkan 3 (tiga) asas yaitu : (1) Prinsip-prinsip Koperasi; (2) Kaidah Etika - Bisnis; dan (3) Ketaatan pada Peraturan & Perundangan yang berlaku. Penilaian kinerjanya di bingkai dalam tiga (3) pilar utama yaitu: (1) Pilar Kondisi Koperasi; (2) Pilar Perkembangan Koperasi; dan (3) Pilar Prospek Koperasi. Masing-masing pilar memuat 6 (enam) unsur yaitu: (1) Organisasi, (2) Pelayanan, (3) Bisnis, (4) Keuangan, (5) Manfaat-Promosi Ekonomi Anggota, dan (6) Dampak bagi Lingkungan sekitarnya/ Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga penilaian yang dilakukan diharapkan dapat mencerminkan kondisi koperasi pada saat ini, perkembangan koperasi, dan prospek koperasi yang akan datang.

Proses penilaian dalam akreditasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur dalam koperasi, baik pengurus, pengawas, karyawan dan terutama anggotanya. Dengan keterlibatan seluruh unsur dalam koperasi tentunya kualitas penilaian yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat mendorong serta menggugah para koperasiwan untuk memperbaiki kinerja koperasinya dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan.

Yakinilah dengan sebaik-baiknya bahwa, koperasi yang akan maju dan berkembang sebagi ”koperasi sejati” adalah koperasi yang dibangun oleh kekuatan dari dalam, yaitu oleh self-help cooperative dalam bentuk patisipasi anggota (sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna) yang tinggi, bukan dibangun oleh kekuatan dari luar. Koperasi yang dibangun oleh kekuatan luar, perhatikan pengalaman selama pemerintahan Orde Baru, yang berakibat merosotnya semangat kemandirian (self-help), kemudian menjadi krisis nilai dan krisis kepemimpinan, yang akumulasinya menurut Ibnoe Sodjono menjadi ”krisis jatidiri”.

Badan akreditasi Koperasi Jawa Barat sebagai lembaga kebanggaan dari gerakan koperasi di Jawa Barat harus didorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga akan semakin dirasakan manfaatnya oleh gerakan koperasi di Jawa Barat. Model akreditasi ini mulai dilirik oleh Provinsi-provinsi lain yang berkeingnan untuk mereplikasikan model akreditasi ini dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya gerakan koperasi di wilayahnya.

Hasil akreditasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

Para pengelola koperasi diharapkan dapat memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja dan menyusun rencana tindak lanjut pebaikannya.
Dinas Pembina Koperasi di kabupaten/kota dapat memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan pengembangan koperasi di wilayahnya masing-masing.
Dekopinwil/Dekopinda dan gerakan koperasi, dapat memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan advokasi kepada koperasi;
Pihak Perbankan diharapkan dapat menggunakan hasil akreditasi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan koperasi terakreditasi dengan sitem yang lebih memungkinan bagi koperasi untuk mengatur pengelolaan keuangannya secara lebih mandiri (sistem executing);
Kementriaan dan Koperasi UKM RI diharapkan dapat memberikan dukungan, baik secara moral maupun materil untuk mereplikasikan berdirinya badan-badan penilaian akreditasi (Bakop) di Provinsi sebagai lembaga independen yang melakukan akreditasi sekaligus pemeringkatan koperasi, serta mendorong terbentuknya terbentuknya Komite Nasional Akreditasi Koperasi Indonesia (KNAKI);

Software Akuntansi Sederhana Untuk Koperasi

2009-04-22T04:38:00.000-07:00

Banyaknya koperasi yang tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) diantaranya disebabkan ketidak mampuan koperasi untuk menyusun laporan keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

Terbatasnya SDM Koperasi yang faham terhadap akuntansi/ pencatatan keuangan;
Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan data (computer)
Lemahnya pengelolaan dokumen-dokumen keuangan;
Kurang disiplinnya pengelola dalam mencatat transaksi-transaksi keuangan;
Banyak pengelola koperasi yang belum “melek” terhadap Teknologi Informasi (TI);

Pada tahap awal pendirian koperasi, dimana jumlah anggota koperasi dan transaksi keuangan masih sedikit, pengelolaan keuangan koperasi mungkin tidak terlalu menjadi masalah, karena masih dapat dilakukan secara manual dan masih masih mudah untuk ditelusuri. Namun seiring dengan perjalananannya, dimana jumlah anggota dan jumlah transaksi keuangan semakin banyak, pengelolaan keuangan koperasi akan bertambah kompleks dan menyulitkan, sehingga akhirnya banyak pekerjaan atau proses akuntansi yang terbengkalai. Pada tahap ini, dukungan alat sudah mulai dibutuhkan, selain itu mungkin sudah dibutuhkan juga software akuntansi. Memang saat ini sudah banyak software akuntansi yang ditawarkan oleh banyak pembuat software, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh koperasi untuk dapat menggunakan atau membeli software yang tersedia, diantaranya adalah :

Keterbatasan dana untuk membeli software;
Masing-masing koperasi biasanya memiliki karakteristik tersendiri, sehingga agak sulit menggunakan software yang dibangun secara masal, dan pada akhirnya koperasi harus merancang sendiri kebutuhan softwarenya;
Apabila terjadi kendala atau trouble program, koperasi harus menghubungi si pembuat software yang tekadang lokasinya berbeda kota, sehingga memerlukan biaya yang cukup besar;

Untuk mengatas masalah tersebut, sebenarnya kita dapat menggunakan fasilitas program aplikasi Microsoft excel yang sudah cukup familier dan saat ini banyak juga digunakan oleh koperasi untuk mengelola data-data keuangannnya, namun sayang saat ini penggunaan microsot excel tersebut baru sebatas sebagai alat penjumlah atau operasi matematika biasa, sementara proses akuntansinya masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang ditemukan dilapangan tersebut, saya mencoba merancang dan merangkum berbagai sumber bahan untuk dapat menyusun program aplikasi Microsoft excel yang dapat membantu mempermudah proses akuntansi. Dari hasil uji coba yang dilakukan, Microsoft excel dapat kita gunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan laporan keuangan koperasi. Dengan menggunakan beberapa fungsi di excel yang telah deprogram secara khusus proses akuntansi bisa dilakukan hanya dengan melakukan penjurnalan dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis, selain itu kita juga dapat menghasilkan rekap simpanan, rekap pinjaman dan rekap pembagian SHU secara otomatis setiap saat.

Untuk mencoba program aplikasinya klik disini dan untuk panduannya klik disini.

Pemahaman Tentang Koperasi

2009-04-22T04:17:00.000-07:00

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi, seperti tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Perumusan jatidiri koperasi menurut ICA di Manchester (ICA – Cooperative Identity Statement/ICS) tahun 1995, terdiri dari :

Definisi Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan mereka kendalikan secara demokratis;
Nilai-nilai. Koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;
Prinsip-prinsip (sebagai penjabaran nilai-nilai), prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Keanggotaan sukarela dan terbuka;
Pengendalian oleh anggota secara demokratis;
Partisipasi ekonomi anggota;
Otonomi dan kebebasan;
Pendidikan, pelatihan dan informasi;
Kerjasama diantara Koperasi;
Kepedulian terhadap komunitas.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur koperasi. Undang-undang (UU) yang berlaku saat ini adalah UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara umum dituangkan dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 yang menetapkan prinsip koperasi Indonesia, terdiri dari 7 (tujuh) butir dalam 2 ayat, yaitu :

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
Kemandirian;
Pendidikan perkoperasian;
Kerjasama antar koperasi.

Koperasi, merupakan bentuk perusahaan yang unik berbeda dengan bentuk perusahaan kapitalistik pada umumnya, perbedaan itu antara lain :

Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan koperasi sendiri, melainkan diberi tugas melayani anggotanya, agar anggotanya meraih keuntungan yang lebih baik.
Keberhasilan perusahaan kapitalistik diukur dari kemampuan meraih laba, sedangkan keberhasilan perusahaan Koperasi diukur dari kemampuannya memperbaiki kondisi ekonomi tumah tangga para anggotanya.

Hans H. Muenker menyatakan adanya ciri-ciri khusus Koperasi sebagai Organisasi Usaha, yaitu :

Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui usaha-usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong.
Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota sebagai perbandingan, maka pemilik perusahaan kapitalistik tidak identik dengan pelanggannya. Status khusus tersebut merupakan identitas koperasi dimana anggota memiliki identitas ganda atau prinsip ganda anggota (dual identity). Apabila identitas ganda dari anggota koperasi tersebut hilang, maka hilang pula ciri perusahaannya sebagai anggota koperasi. Oleh sebab itu, dalam koperasi berlaku prinsip-prinsip.
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi.
Satu anggota satu hak suara tanpa melihat besar kecilnya kontribusi modal masing-masing.
Manajemen koperasi bersifat terbuka (tentunya terhadap anggotanya) serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Definisi dan Prinsip Koperasi

2009-04-05T16:51:00.000-07:00

Definisi Koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki dan mereka kendalikan secara demokratis;
Nilai-nilai. Koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain;
Prinsip-prinsip (sebagai penjabaran nilai-nilai), prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :
a. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
b. Pengendalian oleh anggota secara demokratis;
c. Partisipasi ekonomi anggota;
d. Otonomi dan kebebasan;
e. Pendidikan, pelatihan dan informasi;
f. Kerjasama diantara Koperasi;
g. Kepedulian terhadap komunitas.

Ciri-ciri Koperasi Indonesia

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
Kemandirian;
Pendidikan perkoperasian;
Kerjasama antar koperasi.

Ketujuh butir prinsip koperasi Indonesia di atas, bila dibandingkan dengan prinsip koperasi yang berlaku secara internasional berdasarkan rumusan Kongres ICA di Manchester tahun 1995 pada dasarnya hampir sama (identik), walaupun dalam penerapannya terdapat perbedaan tetapi tidak signifikan.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi

Koperasi, merupakan bentuk perusahaan yang unik berbeda dengan bentuk perusahaan kapitalistik pada umumnya, perbedaan itu antara lain :

Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan koperasi sendiri, melainkan diberi tugas melayani anggotanya, agar anggotanya meraih keuntungan yang lebih baik.
Keberhasilan perusahaan kapitalistik diukur dari kemampuan meraih laba, sedangkan keberhasilan perusahaan Koperasi diukur dari kemampuannya memperbaiki kondisi ekonomi tumah tangga para anggotanya.

Hans H. Muenker menyatakan adanya ciri-ciri khusus Koperasi sebagai Organisasi Usaha, yaitu :

Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui usaha-usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong.
Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota sebagai perbandingan, maka pemilik perusahaan kapitalistik tidak identik dengan pelanggannya. Status khusus tersebut merupakan identitas koperasi dimana anggota memiliki identitas ganda atau prinsip ganda anggota (dual identity). Apabila identitas ganda dari anggota koperasi tersebut hilang, maka hilang pula ciri perusahaannya sebagai anggota koperasi. Oleh sebab itu, dalam koperasi berlaku prinsip-prinsip.
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari koperasi.
Satu anggota satu hak suara tanpa melihat besar kecilnya kontribusi modal masing-masing.
Manajemen koperasi bersifat terbuka (tentunya terhadap anggotanya) serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip koperasi.

Gerakan Ekonomi Kerakyatan Hanya Mimpi

2009-03-27T18:53:00.000-07:00

Jurang perbedaan status sosial yang semakin besar antara si kaya dengan si miskin, Pertumbuhan ekonomi yang saat ini disebutkan semakin baik nampaknya hanya dirasakan oleh golongan tertentu yang mempunyai kekuatan modal yang cukup, sementara bagi kalangan masyarakat bawah keadaanya justru semakin menghawatirkan. Harga produk yang semakin tinggi mengakibatkan daya beli yang semakin menurun, gelombang PHK terus berlanjut sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan baru semakin berat.

Walaupun gerakan ekonomi kerakyatan ini sering kita dengar terlontar manis dari para politisi maupun pemangku kebijakan, namun kenyataannya belum bisa dirasakan oleh kita sebagai wong cilik. Kalau kita perhatikan banyak para pengusaha kecil yang semakin terus terpinggirkan, contohnya semakin banyaknnya perusahaan-perusahaan ritel berskala nasional maupun internasional yang terus mengembangkan sayapnya untuk menjangkau pelosok-pelosok kecamatan dan desa semakin menggerus pangsa pasar usaha para pengusaha ritel kecil tanpa ada perlindungan hukum yang jelas. Belum lagi kebijakan penetapan tarif pajak badan yang menganut sistem tunggal 28 % dari keuntungan yang diperoleh untuk tahun 2009 dan 25% mulai tahun 2010. Kebijakan ini tentunya sangat merugikan bagi para pengusaha kecil menengah yang saat ini sedang tergopoh-gopoh untuk dapat mempertahankan usahanya akibat tekanan krisis ekonomi. Lagi-lagi kebijakan ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha bermodal besar. Para politisi terus mengumandangkan dengan indah keberpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk menina bobokan masyarakat, sementara disisi lain ia terus berupaya agar kesejahteraan pribadinya menjadi yang utama tanpa peduli apakah diperoleh dengan cara halal atau haram. Kasus korupsi dikalangan anggota dewan yang terhormat terus bermunculan.

Disisi lain, budaya masyarakat kita yang semakin hedonis dan konsumtif turut menjauhkan harapan untuk bisa mewujudkan gerakan ekonomi kerakyatan. Budaya gotong royong yang merupakan budaya luhur bangsa semakin terpinggirkan, keinginan untuk saling memajukan semakin terkikis. Kalaupun kita punya kekuatan, kita akan merasa senang jika kita dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa peduli kepada orang lain atau bahkan kepada orang-orang yang mendukung kemajuan kita, membuat orang lain terus menggantungkan nasibnya kepada kita dan terus mengeksploitasi kemampuannya tanpa kita berikan kesempatan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonominya, dan kita merasa bangga dengan kekayaaan yang kita miliki, kepekaan terhadap lingkungan hanya retorika belaka.

Gerakan ekonomi kerakyatan akan sulit diwujudkan jika tatanan-tatanan yang seharusnya menjadi pilar untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan terus terkikis. Kita hanya baru bisa mimpi.

Jalan-jalan ke Grasberg

2009-03-27T02:58:00.000-07:00

Kiat Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi

2009-03-19T13:17:00.000-07:00

Untuk dapat mempertahankan loyalitas-partisipasi anggota, kiranya kita dapat memperhatikan beberapa pendapat dari para ahli koperasi, pengamat, maupun para praktisi, sebagai referensi atau bahan renungan kita.
Prasetyo Budi S. (1988) mengatakan bahwa apabila dalam koperasi telah terjadi situasi dimana anggota merasakan tidak adanya manfaat yang dapat diterima ataupun hanya sedikit saja anggota yang merasakan manfaat dengan bergabung di koperasi, maka pengurus harus segera melakukan reorientasi kegiatan usaha yang dijalankan agar sesuai dengan harapan anggota yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh ekonomi para anggotanya, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang mencerminkan adanya ”manfaat usaha bersama” sehingga menghasilkan ”potensi pelayanan yang memajukan ekonomi anggota” yang cukup. Keuntungan atau manfaat dari kerjasama melalui usaha bersama (perusahaan koperasi) ini terutama berkaitan dengan:

Manfaat ekonomi skala luas (economic of large scale) dengan dicapainya biaya pelayanan yang minimum.
Perbaikan kedudukan pasar yang disebabkan oleh agregasi atau akumulasi permintaan dan/atau penawaran anggota akan barang/jasa yang diselenggarakan oleh koperasi.
Peningkatan fungsi komunikasi dan kelancaran arus informasi dari perusahaan koperasi kepada para anggota dan sebaliknya.
Pelaksanaan berbagai inovasi sebagai upaya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan pasar yang berubah.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, maka perusahaan koperasi bertujuan antara lain:

Mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar barang dan atau jasa yang dihasilkan
Menurunkan biaya produksi sehingga mencapai tingkat efisiensi ekonomi relatif dan meningkatkan daya saing.
Mempertahankan nilai aktiva riilnya secara kualitatif.
Mengamankan likuiditasnya.
Menciptakan inovasi.

Pencapaian tujuan diatas menuntut diikutinya serangkaian sub tujuan, antara lain:

Mempertahankan investasi yang mengarah pada penurunan biaya produksi.
Melakukan investasi yang ditujukan bagi pertumbuhan perusahaan koperasi.
Menciptakan modal dasar (sendiri) yang kuat.
Membentuk cadangan.
Memberikan imbalan bagi modal (penyertaan) anggota yang berorientasi pada kondisi pasar.
Membangun hubungan-hubungan pasar yang lebih efisien dibandingkan dengan para pesaingnya.
Menyediakan barang dan atau jasa yang berorientasi pada kebutuhan anggota secara lebih efisien, yakni harga, mutu, dan syarat-syarat penyerahan yang lebih baik sebanding dengan yang ditawarkan oleh para pesaingnya.Sedangkan Hanel A. (1989) mengemukakan mengenai karakteristik maupun intensitas pelayanan barang dan jasa yang dikehendaki oleh anggota adalah yang dapat: 1) memenuhi kebutuhan yang dirasakan secara subyektif oleh masing-masing anggota; 2) sama sekali tidak tersedia di pasar; 3) disediakan dengan harga, mutu dan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dari yang ditawarkan dipasar. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Roepke J. (1985) bahwa, economic advantage koperasi harus lebih besar dibandingkan dengan insentif ekonomi (insentif economis) yang diberikan perusahaan lain, atau dirumuskan dengan notas: Ec > Enc.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan di atas, maka untuk meningkatkan atau mempertahankan loyalitas anggota koperasi dapat dilakukan melalui serangkaian, langkah-langkah kerja yang selaras dengan visi-misi-tujuan koperasi yang dibentuk. Langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan diantaranya :

Kegiatan usaha koperasi yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggotanya, artinya segala gerak langkah koperasi harus selalu ditujukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
Usaha yang dilakukan harus memberikan manfaat baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung kepada anggotanya;
Koperasi harus dapat meningkatkan posisi tawar para anggotanya maupun meningkatkan skala ekonomi usaha anggota;
Komunikasi antara koperasi dengan para anggotanya harus dijaga agar tetap harmonis sehingga dapat meredam segala bentuk ketidaktahuan dan kecurigaan anggota yang biasanya memicu kesalahpahaman dan perselisihan, artinya koperasi harus dikelola dengan manajemen profesional open management.
Para pengelola koperasi harus mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan koperasi untuk memberikan pelayanan yang berorientasi kepada para anggota.
Para pengelola koperasi harus mampu menjaga dan mengamankan kekayaan para anggotanya yang sudah tertanam dalam koperasi, sehingga kepercayaan anggota akan terbentuk dan pada akhirnya anggota akan bersedia menanamkan modalnya lebih besar lagi.
Koperasi harus mampu menciptakan hubungan pasar yang efisien dengan perusahaan lain atau para penggunana jasa lainya, guna meningkatkan kesejahteraan anggota.
Pendidikan keanggotaan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota terhadap peran dan fungsinya.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan diatas, sebenarnya masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan oleh para pengelola koperasi dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan partisipasi para anggotanya. Langkah tepat yang dilakukan biasanya akan sangat bergantung kepada kondisi dan waktu dari masing-masing koperasi itu sendiri, sehingga prosfesionalisme pengelola dalam menentukan langkah dan waktu yang tepat menjadi faktor yang tidak dipisahkan.

Kita yakin bahwa sebuah organisasi akan berkembang apabila organisasi tersebut merupakan organisai pembelajar, artinya semua unsur yang ada terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga akan tercipta ide dan inovasi baru yang dapat dilakukan. Hal penting lainnya adalah kemauan untuk bercermin dari pengalaman serta seberapa besar keinginan untuk melakukan perubahan. Sehingga kita harus selalu berupaya untuk mengamalkan sunah rasul untuk melakukan hijrah kearah yang lebih baik, dan menyakini bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini.

Sekilas Tentang Bakop Jabar

2009-03-16T20:20:00.000-07:00

Pemerintah dan gerakan koperasi Jawa barat menyadari bahwa, sampai saat ini kepercayaan para anggota terhadap koperasinya dinilai masih rendah, terlebih rendah lagi pengakuan dan kepercayaan dari pihak eksternal (perbankan-lembaga keuangan atau mitra bisnisnya). Berhubung dengan itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar dalam serangkaian kegiatan Peringatan Hari Koperasi Ke 57 (Th. 2004) telah mengadakan lokakarya yang dihadiri oleh : gerakan koperasi se Jabar yang direfresentasi oleh para Ketua Dekopinda se Jabar, Pengurus Pusat dan Gabungan Koperasi se Jabar, Pimpinan – Majelis Pakar Dekopinwil Jabar, dan para Kepala Dinas Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten/ Kota se Jabar, serta akademisi dari Ikopin, UPI, Unpad dan lainnya. Salah satu keputusan hasil lokakarya diperoleh kesepakatan bahwa, perlu dibentuk lembaga independen yang profesional dan kredibel dengan tugas menilai kinerja koperasi secara menyeluruh dan mempublikasikan kepada para pembina koperasi dan pihak publik, serta melakukan advokasi terhadap koperasi yang membutuhkan.
Berangkat dari hasil lokakarya dan berdasarkan pertimbangan lainnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (Drs. H. Mustoffa Jamaludin, MSi) mengambil inisiatif dan mendorong Dekopinwil Jabar untuk membentuk Badan Akreditasi Koperasi Jabar sebagai lembaga yang independen dan kredibel. Selanjutnya Ketua Dekopinwil Jabar (H. Wans Ibrahim SWD., MS.IB) menindak-lanjuti dan menerbitkan Surat Keputusan No. 001/SKEP/DEKOPIN/ JB/I/2005, tertanggal 11 Januari 2005 tentang Penunjukan Panitia Pembentukan Badan Akreditasi Koperasi (Bakop) Jabar. Setelah Panitia Pembentukan Badan Akreditasi Koperasi Jabar menyelesaikan tugasnya (menyusun AD, ART, Juklak, Juknis, Juksus dan Instrumen Akreditasi), maka pada Tgl. 24 Februari 2005 resmi berdiri Badan Akreditasi Koperasi Jawa Barat, yang disingkat Bakop Jabar, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dekopinwil Provinsi Jawa Barat No. 004/SKEP/ DEKOPIN/JB/I/2005, tertanggal 24 Februari 2005, tentang Pembentukan badan Akreditasi Koperasi (Bakop) Jabar, sekaligus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
Untuk menjaga indepedensi dan dalam rangka membangun lembaga yang profesional dan kredibel, maka pengelolaan Bakop Jabar diserahkan kepada para praktisi dan ahli yang memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya, sehingga hasil akreditasi yang diterbitkan selain bermanfaat bagi koperasi yang bersangkutan, para pembina koperasi, juga memperoleh pengakuan dan kepercayaan serta berguna bagi perbankan – lembaga keuangan dan pihak publik lainnya. Koperasi pertama yang diakreditasi Bakop Jabar adalah PKPRI Saluyu Kab. Majalengka (Tgl. 16 – 17 Juni 2005).

Visi Bakop Jabar, “Mitra koperasi yang independen - kredibel dan meningkatkan daya saing koperasi di pasar bebas guna mencapai visi - tujuan koperasi mensejahterakan - memakmurkan para anggotanya”.

Misi Bakop Jabar

Mengakreditasi koperasi berdasarkan kriteria-kriteria keunggulan yang dimiliki Koperasi yang dilakukan secara objektif dan bertanggung jawMengeluarkan sertifikat kinerja Koperasi secara periodik dalam masa akreditasi;
Mendorong, mengadvokasi dan membimbing pengurus – pengawas – manajer dan karyawan lainnya agar dapat mengelola koperasi secara sistemik, profesional, efektif – efisien, transparan, akuntabel, terpercaya, adil – sehat (goods cooperative governance) dan sesuai dengan koridor atau Jatidiri Koperasi Indonesia;
Mendorong, mengadvokasi dan membimbing para anggota koperasi, mampu menilai diri sendiri seberapa besar pengorbanan - kontribusinya dalam meningkatkan dayabeli – pendapatan - kemakmuran – pendidikan & pengetahuannya (kesejahteraannya);
Memberi informasi dan jaminan keunggulan – kelemahan kinerja koperasi kepada pemerintah dan gerakan koperasi sebagai pembina;
Memberi informasi dan jaminan keunggulan kinerja koperasi kepada publik: bank - lembaga keuangan, mitra kerja, dan masyarakat.

Tujuan Bakop Jabar

Badan Akreditasi Koperasi (Bakop) Jawa Barat sebagai lembaga independen, profesional dan kredibel bertujuan untuk :
Mengetahui kinerja koperasi berdasarkan jatidirinya sebagai suatu koperasi, kaidah etika bisnis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menetapkan peringkat kinerja koperasi yang diharapkan diakui secara publik;
Mendorong koperasi agar melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, kaidah-etika bisnis secara sehat konsekuen, konsisten, profesional dan proporsional sesuai dengan potensi lingkungannya sehingga berdayasaing tinggi dan survive di pasar persaingan terbuka.

Fungsi
Sebagai mitra Koperasi yang independen dan kredibel dalam menilai kinerja dan akuntabilitasnya, sehingga dapat dipercaya secara publik.

Tugas

Menetapkan kriteria-indikator kinerja dan akuntabilitas Koperasi;
Menetapkan prosedur dan instrumen atau borang akreditasi Koperasi;
Melakukan penilaian kinerja dan akuntabilitas Koperasi secara berkala;
Menerbitkan sertifikat akreditasi Koperasi;
Melakukan advokasi dan bimbingan kepada koperasi-koperasi pasca akreditasi atau pra-akreditasi.

Kegunaan Hasil Akreditasi
Pihak Koperasi :

Membangun citra dan akuntabilitas koperasi sehingga dipercaya dan dapat bermitra dengan lembaga keuangan dan badan usaha lainnya;
Mengevaluasi dan mengukur kinerja manajemen;
Anggota sebagai pemilik mengetahui kinerja dan sebagai pelanggan meningkatkan loyalitas.

Pihak Eksternal :

Lembaga keuangan (bank & non bank) sebagai dasar pemberian dan evaluasi kredit;
Mitra usaha sebagai dasar pengambilan keputusan kerjasama
Pemerintah, evaluasi kebijakan, pembinaan dan menumbuhkembangkan Koperasi;
Masyaraktat luas dapat mengenal citra positif koperasi dan berpartisipasi dalam kegiatannya.

Metoda Penilaian
Terdapat 4 (empat) metode penilaian kinerja koperasi yang digunakan, yaitu :

Penilaian Mandiri Kolektif (participatory self assessment), yakni penilaian yang dilakukan secara kolektif (bersama-sama) antara pengurus, pengawas, anggota (utusan) manajer & karyawan (utusan), asesor bertindak sebagai pengecek yang mengkonfirmasi penilaian setiap paramter;
Penilaian Mandiri (self assesment), yakni penilaian yang dilakukan oleh pengurus dan asesor bertindak sebagai pengecek yang mengkonfirmasi penilaian setiap paramter;
Daftar Isian Kuantitatif dan Daftar Isian Kualitatif, yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang relevan, setelah dicek dan dikonfirmasi langsung pada saat dilakukan penilaian di lapangan hasil analisis pra-akreditasi disempurna-kan kembali jika diperlukan;
Observasi Lapangan dan Catatan Informan dari pihak-pihak yang bermitra dan pihak terkait lainnya.

Keempat metode tersebut diwadahi dalam 4 (empat) instrumen akreditasi koperasi, yaitu :
1) Instrumen Penilaian Mandiri Kolektif (IPMK);
2) Instrumen Penilaian Mandiri (IPM);
3) Instrumen Daftar Isian Kuantitatif dan Daftar Isian Kualitatif (IDIn dan IDIl);
4) Instrumen Observasi Lapang (IOL).

Pengolahan data laporan keuangan dan lainya menggunakan software aplikasi yang dirancang khusus untuk pengolahan data akreditasi koperasi. Pengolahan data kuantitatif khususnya dari data laporan keuangan koperasi diproses secara khusus, yaitu terlebih dahulu dikonversi kepada PSAK 27/ Revisi 1998 atau PSAK 27/ Reformat 2007, dianalisis dengan teknik rasio keuangan yang berlaku umum dan spesifik untuk koperasi, misalnya rasio : likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas perusahaan koperasi, dan profitabilitas (benefit ratio) bagi rumah tangga usaha/ konsumsi anggota. Diinterpretasi dan ditarik kesimpulan secara langsung dan berdasarka teknik skoring disesuaikan dengan hasil penelilaian data kualitatif.

Syarat Koperasi Yang Akan Di Akreditasi
Syarat-syarat koperasi yang dapat diakreditasi adalah yang memenuhi ketentuan sbb :

Koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
Telah melaksanakan rapat anggota atau RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
Kegiatan usahanya telah berjalan minimal 2 (dua) tahun, baik kegiatan pelayanan ke anggota dan atau kegiatan bisnis dengan non-anggota; Bersedia menanda-tangani kesepakatan akreditasi dengan Bakop Jawa Barat.

Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Solusi

2009-03-16T19:53:00.000-07:00

Kendala utama yang dihadapi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendapatkan dana dari luar, khususnya kredit, adalah ketidakmampuan dan ketidak-siapan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Para pengusaha kecil dan mikro yang umumnya berpendidikan rendah tidak memiliki asset yang dapat dijadikan jaminan (agunan), salah satu persyaratan yang berlaku umum untuk mendapatkan kredit dari bank.

Meskipun para pengusaha kecil dan mikro banyak yang memiliki tanah, yang harganya mungkin jauh lebih tinggi dari nilai kredit yang mereka butuhkan, namun tanah tersebut umumnya masih berupa asset mati, karena masih berstatus tanah girik, belum diurus sertifikat ke kantor pertanahan. Selain itu, para pengusaha kecil dan mikro juga mempunyai kendala tidak terbiasa dengan pengurusan kredit di bank yang harus mengisi berbagai formulir, menyiapkan proposal kredit dan sebagainya.

Sementara itu, pihak perbankan sendiri lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha menengah ke atas yang lebih siap untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Bagi bank, tentunya lebih efisien memberikan kredit kepada seorang pengusaha besar Rp 1 m ilyar, ketimbang menyalurkan kepada 100 orang pengusaha mikro, yang masing-masing hanya membutuhkan Rp 10 juta.

Pada sisi lain, pihak perbankan justru berlomba-lomba untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menabung di bank, bahkan dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Akibatnya, dana masyarakat disedot oleh bank, termasuk dana milik para pengusaha kecil dan mikro serta petani di desa-desa, untuk kemudian disalurkan pada pengusaha besar di kota-kota.

Kendala lain dalam penyaluran kredit kepada para pengusaha kecil dan mikro, serta warga masyarakat ekonomi lemah pada umumnya adalah belum terbangunnya budaya dan perilaku simpan pinjam yang benar. Hal itu disebabkan kegiatan lembaga simpan pinjam belum menjadi salah satu sistem ekonomi dan sekaligus menjadi satu nilai di lingkungan masyarakat. Masyarakat menilai biasa saja jika ada warga yang sengaja tidak membayar kredit, atau bahkan ramai-ramai ikut tidak membayar kredit.

Kita tidak mungkin mengharapkan pihak perbankan mengubah ”aturan mainnya” untuk memudahkan para pengusaha kecil mikro mendapatkan fasilitas kredit. Berbagai ketentuanbaku perbankan mengharuskan seluruh bank untuk melaksankan secara ketat ketentuan teknis perbankan yang berlaku. Oleh sebab itu, para pengusaha kecil mikro haruslah mencari alternatif lain untuk memecahkan maslah permodalan yang mereka hadapi.

Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi mereka melalui wadah badan usaha koperasi. Untuk itu, pemerintah telah mencabut berbagai ketentuan yang menghambat dan menghalang-halangi rakyat untuk berkoperasi, misalnya keharusan untuk bergabung pada Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 18 Tahun 1998, yang berisi pencabutan terhadap Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan KUD, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha koperasi.

Peluang bagi pengembangan KSP sangat besar, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut Credit Union, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, shingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan .

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai ”kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan”.

Sedangkan pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalian atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasr koperasi simpan pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama credit union pada pertengahan abad ke-19, yaitu :

Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip KSP ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, dimana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah
Hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP.

Kota Timika Akhir Maret

2009-03-16T18:03:00.000-07:00

Sudah dari tanggal 3 Februari ini saya berada di Kota Timika, Papua. Mungkin ini kedatangan ku untuk yang ke dua kalinya setelah pada tahun awal tahun 2004 saya meninggalkan Kota Timika setelah tinggal di sini selama kurang lebih 3 tahun. Sudah banyak perubahan yang cukup terlihat di Kota Timika, baik dari jumlah orang maupun infrastruktur. Sekarang Kota Timika sudah luamayan rame lah walaupun lingkungan kotanya masih disitu-situ juga, maklum kota Timika ini termasuk kota kecil jadi kalau kita berputar keliling kota dalam waktu 15 menit saja mungkin udah selesai. Emang kalau buat pendatang yang terbiasa di lingkungan yang agak-agak rame mungkin terasa ada yang hilangjuga sih dan sedikit menjemukan, karena disini lingkunganya itu-itu aja. Belum lagi kadang kita merasa sedih karena melihat prilaku dan budaya masyarakat alsi yang emang agak agak ribet kayannya mungkin karena keterbelakan pendidikan mereka juga sih dan salah satu faktor lainnya adalah adanya lonjakan sosial yang sangat jauh bila dibandingkan dengan saat mereka masih dikampoeng-kampoeng pedalaman dan saat ini berada di lingkungan masyarakat pendatang yang nota bene memiliki pendidikan dan budaya yang berbeda dengan mereka.

Kadang kalau di ingat miris juga sih melihatnya, ada perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan karyawan-karyawan PT FI yang mungkin punya penghasilan yang lebih besar dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Terasa sangat kontras. Walaupun kita tau juga bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT FI untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli baik untuk bidang ekonomi maupun dalam bidang pendidikan.

Belum banyak perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial masyrakat asli di sini setelah hampir 4 tahun saya meninggalkan kota Timika ini. Bahkan saya melihat kehidupan masyarakat asli semakin tersisihkan oleh masyarakat pendatang. Kalau kita perhatikan toko-toko yang ada diseluruh Kota Timika kayannya hampir 100 % dikuasai dan dikelola oleh masyarakat pendatang yang masyarakat asli lakukan hanya berjualan sayuran dan buah-buahan secara tradisional di Pasar. Mungkin ini salah satu masalah sosial yang harus diselesaikan dan diantisipasi juga. Karena tidak menutup kemunkinan ini akan menjadi bom waktu gesekan sosial masyarakat akibat semakin lebarnya perbedaan sosial ekonomi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli.